SDN 1 Tatakarya Butuh Perhatian

Kami Besyukur Masih Sekolah, Meski Berjejalan Dikelas


Ruang kelas SDN 1 Tatakarya yang tidak terpakai lagi, Minggu (1/9).



KOTABUMI (Lampost.co)--Sekolah dasar negeri (SDN) 1 Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, butuh perhatian pemerintah. Sebab, dalam kurun enam tahun, dua ruang belajar tidak dapat digunakan karena kondisinya memprihatinkan.

Dua ruang belajar itu terpaksa menggunakan aula sekolah untuk menampung  dua rombongan belajar sekaligus.
Berdasarkan pemantauan Lampost.co,  dua ruang kelas yang sudah tidak terpakai itu keadaannya cukup miris. Lantainya tak berkeramik,  atap dan dinding telah tidak layak. Banyak retakan pada dinding bagunan, dan atapnya bocor sehingga membuat plafonnya bergelantungan di atasnya.

Sehingga pihak sekolah tidak berani mengambil resiko terhadap keselamatan siswa-siswinya. Mereka pun harus mencari tempat, agar proses belajar-mengajar anak tetap berjalan sebagaiman mestinya.
"Ini sudah lama keadaannya seperti ini, kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk direhab kecil. Namun, membutuhkan rehab total dan pendanaan kami tidak memungkinkan untuk menutupi keadaan itu, "Kata Kepala SDN 1 Tatakarya, Puspawati kepada Lampost, Minggu (1/10/2017).

Pihaknya pun tidak dapat berbuat banyak, sehingga pembelajaranpun dipindahkan ke ruang aula kelas. Padahal, kegunaan ruang tersebut sangatlah penting. Dikala ada pertemuan-pertemuan, baik itu dengan para orang tua menyekolahkan anaknya disana, komite maupun pihak lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan.

"Seperti beberapa waktu yang lalu misalnya, ada pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten setempat. Praktis, dua ruangang aula itu tidak dapat dipakai untuk pembelajaran. Sehingga para murid harus berjejalan di dalam kelasnya, karena ada dua rombongan belajar yang digabungkan dengan kelas lainnya," pungkasnya.
https://goo.gl/27Kbv7

Kelangkaan Elpiji 3kg

Elpiji Melon Langka Dilampura





KOTABUMI (Lampost.co) -- Pasca-lebaran Iduladha 1438 H, gas elpiji kemasan 3 kilogram atau lebih dikenal dengan gas melon mengalami kelangkaan di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Sabtu (2/9/2017).

Berdasarkan pantauan Lampost.co, memasuki H+ Iduladha 1438 H di sejumlah pengecer dan pangkalan di sekitar pusat Ibu Kota kabupaten tertua di Lampung itu  gas elpiji ukuran 3 kg tidak terlihat. Bila pun ada harganya telah melebihi harga eceran tertinggi ditetapkan pemerintah, yakni mencapai Rp 25.000 per kg.

Menurut sejumlah pengecer yang berada disana, untuk mendapatkan gas elpiji melon tersebut harus mencari sampai Kalirejo, Lampung Tengah. Pasalnya, di beberapa pangkalan maupun pusat pengisian ulang di Bumi Ragem Lampung itu tidak ada isinya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tokonya harus mencari jauh, bahkan keluar daerah.

"Kalau disini tidak ada, bahkan yang warungnya berada tepat di tempat SPBE saja sampai mencari kesini. Kebetulan satu tempat pengisian ditempat kita kemarin kena segel, jadi sekarang kami kesulitan," kata dia.

Mereka pun harus mengeluarkan modal tinggi, mulai dari harga pembelian telah mencapai Rp 20.000-an/tabung sampai dengan ongkos dikeluarkan. Sehingga harus menjual diatas harga pasaran saat keberadaannya aman dilapangan.

"Ya, mau gimana lagi bang. Kalau tidak seperti itu kami tidak ada barang yang akan dijual," pungkasnya.
https://goo.gl/bKCWw4

Lelang Randis Lampura Himpun PAD Rp 317 juta


Lelang Randis Lampura Raih PAD Rp 317 juta


Peserta Lelang Randis Milik Pemkab Lampura terlihat antusias mengikutinya di Islamic Center Kotabumi, Selasa (19/9/2017)


KOTABUMI (Lampost.co)--Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Metro melaksanakan lelang kendaraan roda empat (R-4) milik Pemkab setempat di Islamic Center Kotabumi, Selasa (19/9/2017).

Pejabat lelang KPKNL Metro, Bahtiar Hari Mukti, mengatakan dari 20 kendaraan pemkab yang dilelang, hanya 3 kendaraan yang tidak laku. Yakni 2 unit Daihatsu Taruna FL dan Honda Accord S 86 Tahun 2001. Total dana hasil lelang itu sebesar Rp 317,95 juta.

Kendaraan tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemerintah karena tidak ada nilai standarnya. "Kegiatan ini diikuti sekitar 10 orang, sebab diantaranya ada yang mengikuti lebih dari item pilihan,"kata dia.

Menurut Joko kendaraan milik pemkab itu dilelang karena kondisinya sudah tidak layak jalan. Sehingga bila dipertahankan akan memberatkan beban keuangan negara. Dengan demikian pemkab akan mendapatkan pendapatan dari kegiatan lelang tersebut dari harga optimalnya.

"Dari hasil lelang tersebut terkumpul dana sebesar Rp317.950.000. Uang tersebut akan disetorkan pada daerah, untuk dijadikan pendapatan asli daerah (PAD),"katanya.

Joko menjelaskan, harga masing-masing kendaraan didapat dari penilaian tim KPKNL Metro. Maka, didapatlah nilai wajar dari kendaraan yang akan dilelang, guna mendapatkan hasil optimal saat pelaksanaan.

Senada dikatakan oleh Kabid Aset BPKA Lampura, Trisando Thama. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan yang kedua pada periode pemerintahan saat ini. Setelah sebelumnya dilaksanakan kegiatan serupa pada akhir 2016.

"Kegiatan ini dapat dilaksanakan paling cepat satu tahun sekali, karena masalahnya pada waktu pelaksanaan. Sehingga tidak memungkinkan lebih dari itu," jelasnya.

https://goo.gl/48tZu3

Layanan RSD HM Mayjend Ryaucu Tetap Prima

Layanan RSD HM Mayjend Ryacudu Kotabumi Tetap Prima

RSD HM Mayjend Ryacudu Kotabumi
Rumah sakit kebanggaan masyarakat Lampung Utara

KOTABUMI (Lampost.co) -- Polemik pucuk pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Mayjend Ryacudu, Kotabumi diharapkan tidak menggangu aktivitas pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo kepadaLampost.co, Sabtu (30/9/2017).

"Harapannya permasalahan ini tidak menjadi polemik yang menyebabkan jajarannya menjadi malas bekerja. Kalau bicara rumah sakit itu kaitannya dengan masalah program pemerintah daerah, bagaimana mewujudkan pelayanan gratis dan prima," kata dia.

Baca juga: Plt. Direktur RSD HM Ryacudu Kotabumi Pertanyakan Kewenangan

Widodo menjelaskan pihaknya tidak tinggal diam dengan kejadian tersebut, namun ikut berperan aktif dengan memberikan arahan langsung kepada bersangkutan maun kordinasi pada pihak-pihak terkait. Mulai dari rumah sakit agar tetap memberikan laynan terbaik meski ada permasalahan itu. Sampai kepada pihak kementrian terkait dan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mendiskusikan kejadian yang ada disana.

"Itu langkah kongkretnya, karena semua harus melalui mekanisme yang baik. Sehingga akar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, bukan menjadi ladang permasalahan yang baru," terangnya.

Menurut Widodo meski dirundung polemik kepemimpinan disana, pelayanan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sudah saat sekarang, konsep rumah sakit harus telah nemiliki seperti rumah sehat. Dengan mutu yang terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, melalui management mutu yang berkualitas.

"Itu yang harus dikedepankan saat ini, pelayanan rumah sakit harus memiliki konsep rumah. Sehingga warga yang sakit dapat sembuh segera, bukannya  nambh penyakitnya yang diderita," tambahnya.
https://goo.gl/3ZcjFx

Direktur RSD HM Mayjend Ryacudu Kotabumi Diharapkan Definiti

Direktur RSD HM Mayjend Ryacudu Segera Defintif

Kepala RSD HM Mayjend Ryacudu Kotabumi


KOTABUMI (Lampost.co)--Jabatan definitif Direktur Rumah Sakit Umum  Daerah (RSUD) Kabupaten Lampung Utara, HM Mayjend Ryacudu dipertanyakan. Pasalnya, telah lebih dari satu tahun belum memiliki kepala definitif.
Berdasarkan pengamatan Lampost.co di lapangan sempat beredar informasi yang menyatakan direktur RSUD setempat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Plt. Direktur karena tidak ada kejelasan sampai lebih dari satu tahun masa pengabdiannya pada jabatan itu.
"Ya saya ke sini untuk mendiskusikan itu kepada pimpinan, untuk mempertanyakan kejelasan nasib disini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik bagi semua," kata Plt Direktur RSUD HM Ryacudu Kotabumi, Syah Indra Husada Lubis kepada sejumlah awak media, Jumat (29/9/2017).
Menurutnya, dengan belum didefinitifkannya jabatan utama rumah sakit tersebut, maka kewenangan untuk memberikan perwajahan lebih baik lagi sulit untuk direlealisasikan. Meski, status rumah sakit telah beralih menjadi badan layanan umum daerah yang memiliki kewenangan penuh mengembangkan rumah sakit kebanggaan masyarakat Lampura itu.
"Disitu kendala yang saya hadapi selama ini, bagaimana akan maju bila tidak diberikannya wewenang tersebut," ujarnya.
Pihaknya berharap permasalahan ini dapat segera terselesaikan, demi meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luas. Sesuai dengan visi-misi bupati Agung Ilmu Mangkunegara dalam mewujudkan pelayanan kesehatan gratis dan prima dalam meningkatkan taraf hidup warga disana.
"Saya ini dapat dicarikan formulasi terbaiknya, sebab muaranya jatuh pada kepentingan masyarakat kabupaten kita cintai ini. Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan prima dan gratis," pungkasnya.

Butuh Ulurantangan

Ayu dan Aria Butuh Ulurantangan

Ayu Lestari (12) warga Desa Ajikagungan, Kecamatan Abung Kunang menceritakan kisah pilu menempuh pendidikan dasar Lampura Senin (25/9).



KOTABUMI (lampost.co) -- Ayu Lestari (12) dan Aria (6), warga Ajikagungan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara butuh perhatian pemerintah. Pasalnya dengan ketiadaan daya upaya orang tua, jangankan untuk memiliki peralatan sekolah, keseharian mereka hidup dalam kesusahan.

Mereka adalah murid SD N 03 desa setempat. Ayu Lestari tercatat sebagai salah satu siswa kelas VI SDN 03 Ajikagungan, sementara Aria baru saja masuk di kelas I sekolah setempat.

Dengan berbekal niat tulus untuk memperbaiki kehidupan ke depannya, mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki demi merajut asa ke depannya agar lebih baik lagi. Kondisi perekonomian keluarganya juga dibilang cukup memprihatinkan, mereka pun tidak membawa uang jajan saat di sekolah. Kedua orang tua mereka sudah tiada. "Di rumah kami bersama nenek dan kakek," kata Ayu, Senin (25/9/2017) saat ditemui di rumahnya.

Ayu menerangkan selama ini kakeknya lah yang membiayai seluruh kehidupan mereka. Termasuk biaya pendidikannya selama ini dengan mengandalkan penghasilan dari menderes pohon enau yang diambil getah niranya. Dari nira itulah dimasak menjadi gula merah untuk memenuhi segala biaya kehidupan mereka. Mereka bertahan hidup di tengah-tengah upaya dan daya kakeknya yang mulai menurun. "Dalam satu hari penghasilan kakek hanya Rp15.000. Itupun saat getahnya bagus, namun kalau sekarang sudah susah," terangnya sambil tersedak menahan tangis.
https://goo.gl/RNQXfg

Kronologi Jenazah Bayi Digendong Ibunya Dalam Angkot

Kronologi Ibu Gendong Bayinya Di Angkot

Serahkan bantuan dan tali asih Bupati Agung Ilmu Mangkunegara kepada keluarga bayi malang digendong diangkot



KOTABUMI (Lampost.co)--Satu keluarga yang bertempat tinggal di Desa Gedung Nyapah, kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara itu harus menerima kenyataan pascameninggal anaknya yang berusia sebulan lebih itu di RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung, harus pulang ke rumahnya dengan . menumpang kendaraan umum angkutan kota (angkot).

"Kami  tidak mendapatkan pelayanan pengantar ambulance sampai ke rumah duka,"kata ayah sang jabang bayi Ardiansyah di kediamannya, Rabu (20/9) malam.

Ia menceritakan awal permasalahan terjadi ketika dirinya sedang mengurus administrasi kepulangan anaknya. Saat itu, salah seorang petugas mengatakan adanya perbedaan nama yang tercantum antara kartu BPJS dengan nama yang tertera dibagian formulir pendaftaran. Sehingga harus diurus terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan dari ambulance, dan prosesnya membutuhkan waktu.

"Alasannya karena ada perbedaan nama antara yang tertera di pendaftarannya Delpasari dan kartu BPJS tertera Berlin Istana. Saat itu, ada sopir ambulance disana yang mengambil inisiatif menawarkan jasa dengan imbalan rupiah," kata dia saat itu.

Tidak lama berselang, Adriansyah berinisiatif bernegosiasi dengan sang sopir tersebut. Namun ayal, harga yang ditawarkannya terlalu tinggi baginya yang dipatok Rp 2 juta sekali jalan. Sehingga mereka memutuskan tidak menggunakan ambulance, melainkan dengan angkutan umum.

"Isteri sayalah yang gendong Berlin saat naik angkot," ujarnya.

Sementara itu Delva,ibu korban dirinya saat itu sudah berada didalam mobil ambulan milik RSUAM. Tetapi oleh suaminya diminta turun, karena tidak memiliki uang untuk membawa anaknya.
Disaat itu, perasaannya sangat campur aduk melihat kondisi anaknya yang sudah meninggal, tidak diantarkan kerumah duka. Saat itulah didalam angkot, ada perempuan yang memberitahukan ada layanan ambulan gratis. Oleh sopir angkot langsung ditelepon. "Saya sempat menunggu setengah jam datangnya ambulance di bundaran Rajabasa," ujarnya.

Dirinya mengatakan anaknya lahir pada 17 Agustus 2017 lalu, di RSU Ryacudu Kotabumi. Saat itu, anaknya ada benjolan dikepalanya. Karena tidak sanggup, akhirnya anaknya dirujuk ke RSU Abdoel Moeloek di Bandar Lampung. Berlin, terang dia sudah dua kali konsultasi ke dokter di RSUAM. Pertama pada Jumat tanggal 25 Agustus, kedua kalinya pada Senin 18 September. Keberangkatannya kedua kalinya, menggunakan kereta api dan angkot. Saat turun naik angkot itulah, bayi Berlin mengalami kejang. "Anak Saya langsung masuk ruang Alamanda RSU Abdoel Moeloek," katanya.

Setiba di rumah duka, anaknya tersebut langsung dimakamkan, yang letaknya dibelakang rumahnya. Kondisi pemakaman, saat itu terang Dia sedang hujan deras. Seusai pemakaman, langsung digelar tahlilan di rumah bercat hijau itu. Keluarganya mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten, berupa uang tunai.

Jefri Irwansyah sopir ambulance, mengatakan dirinya membawa jenazah anak dari Ardiansyah dikarenakan merasa iba dengan kondisi mereka. Ia langsung membawa keluarga tersebut ke rumahnya yang terletak di Dusun Labuhandalam, desa ‎Gedungnyapah, kecamatan Abung Timur, Lampung Utara. "Kami langsung antar kerumah setelah dapat telepon dari orangtuanya," ujarnya.
https://goo.gl/8WtmD5

Bahkti Sosial PMI Lampura

Melalui PMER, Peran Sosial PMI Meningkat


Bahkti Sosial PMI Lampura dalam rangka memperingati hari jadinya ke 72


KOTABUMI (lampost.co) -- Peringatan hari jadi Palang Merah Indonesia (PMI) ke-72 di Kabupaten Lampung Utara diisi dengan berbagai kegiatan sosial dengan tema Membangun Masyarakat Tangguh.

"Dengan tema itu kami di daerah berupaya bagaimana jajaran dapat terpecut untuk bekerja lebih keras dan tak pernah lelah dalam bidang kemanusiaan. Itu prioritas kami disini, khususnya Lampung Utara," kata Kepala PMI Lampung Utara Maya Manan saat didampingi Kepala Markas, Nurizal Arif dan Ketua pelaksana Herwandi yang juga Kasubid Yansoskes, UKTD dan PB Markas PMI setempat, Senin (18/9/2017).

Menurutnya, dalam rangka memeriahkan hari jadinya itu, kegiatan bhakti sosial sebagai sosialisasi terhadap sesama juga digalakkan. Salah satunya yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan modern, Ramayana Kotabumi, yakni pemberian tali asih kepada anak-anak penderita talasemia dan pemberian sertifikat register unit PMR se-Lampung Utara.

"Kita melaksanakan sosialisasi akan pentingnya donor darah, dalam meringankan beban sesama kepada masyarakat umum. Agar kegiatan ini tidak pernah sepi, sehingga mereka yang membutuhkan pertolongan segera dapat diakomodir dengan baik," terangnya.

Ia menjelaskan saat ini, di seluruh wilayah Lampung, PMI telah menerapkan manajemen planning, monitoring, evaluasi, dan reporting (PMER). Khususnya di Kabupaten Lampung Utara, dengan adanya mekanisme demikian peran PMI dapat lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Guna membantu pemerintah dalam usaha memerangi masalah sosial dan kesenjangannya.

"Disini kita menanamkan rasa empati terhadap lingkungan di sekeliling, dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kesiagapannya dalam menghadapi suatu kejadian tertentu," ujarnya.
https://goo.gl/gE4RsH

Guru Di Lampura Belum Menerima Dana Sertifikasi


Guru Bersertifikasi Di Lampura Belum Terima Dana Sertifikasi


Kadisdikbud Lampura, Suwandi memberijan Keterangan disela-sela kunjunga kerjanya belum lama ini



KOTABUMI (lampost.co) -- Beberapa guru yang sudah berhak menerima dana sertifikasi di Kabupaten Lampung Utara mengaku belum menerima haknya. Padahal sebelumnya, telah dijanjikan akan segera direalisasikan langsung kepada sejumlah guru. "Kalau kami disini sama sekali belum menerima, begitu pun di sekolah lainnya. Kita sih berharap hak kami dapat dipenuhi, karena kewajiban telah dijalankan," kata salah satu guru SD negeri di Kecamatan Abung Timur dan Abung Tinggi kepada lampost.co, Senin (18/9/2017).

Sementara proses pencairan dana sertifikasi triwulan II Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan secara bertahap, setelah sebelumnya dijanjikan akan segera keluar pada Agustus. Namun, baru pada pekan lalu dana tersebut baru ditransfer pada masing-masing guru bersangkutan.

"Alhamdulillah mulai awal bulan kemarin dana telah mulai ditransfer langsung ke masing-masing guru berstatus sertifikasi," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampura Suwandi, akhir pekan lalu.

Menurutnya, keterlambatan terjadi bukan terletak pada proses verifikasi maupun pengajuan dilaksanakan oleh Disdikbud. Akan tetapi, terjadi karena keterlambatan proses pencairan dari pusat. Sehingga pihaknya tidak dapat berbuat banyak, hanya menunggu petunjuk dari pusat.

"Pencairannya kita laksanakan secara bertahap, karena keadaan keuangan yang tidak memungkinkan. Seluruh proses pendataan validitas sesuai instruksi telah selesai kita laksanakan, dan pengajuan ke keuangannya pun dipercepat. Namun, kondisinya seperti yang ada di lapangan seperti demikian," terangnya.
https://goo.gl/oHYcWW



program bedah rumah Lampura disoroti

Masyarakat Lampura Pertanyakan Program Bedah Rumah


Rumah layak huni yang tidak mendapatkan program bedah rumah di Lampura


KOTABUMI (lampost.co) -- Sejumlah masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang berasal dari warga kurang mampu dan memiliki rumah tidak layak huni mengharapkan bantuan bedah rumah. Berdasarkan data yang dihimpun lampost.co, Senin (11/9/2017), beberapa warga desa disana banyak yang tidak mendapatkan program bedah rumah dari Kementerian PUPR. Keadaan rumah tidak layak huni dan hampir rubuh. Selain itu, mereka juga telah menyetorkan sejumlah uang kepada oknum namun tidak pernah ada realisasinya sampai dengan saat ini.

"Kami ingat benar tahun kemarin ada pendataan, dan dengan alasan biaya pembukaan rekening harus mengeluarkan biaya Rp100.000 per orang. Meski sulit, apalagi musim paceklik saat itu terpaksa dibayar karena dijanjikan akan mendapatkan program pemerintah pusat itu," kata Daman, salah seorang warga Desa Pulaupanggung, Kecamatan Abung Tinggi.

Menurutnya, dari satu dusun di desa itu saja jumlahnya mencapai lebih dari tujuh orang yang didata. Itu untuk dusun berpenduduk sedikit, sementara di dusun lainnya disinyalir lebih banyak lagi. Namun, janji hanya lah sekedar janji, masyarakat disana pun sampai saat ini masih belum menerima kabar beritanya. "Baru di foto saja tempat kami, namun sampai sekarang belum ada realisasinya," kata pria paruh baya yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani serabutan ini.

Hal sama dirasakan masyarakat lainnya dari Desa Bumiagung, Kecamatan Abung Timur. Menurut mereka, meski telah dilakukan pendataan langsung pada masyarakat, namun sampai saat ini tidak pernah terdengar kabarnya lagi. "Disini tidak pernah ada kabarnya, padahal keseharian saya hanya mengandalkan berjualan dipinggir jalan, jualan gorengan dan kopi," ujar Iis, warga setempat.
https://goo.gl/LViwuq

Guru Lampura Penyebarannya Takmerata

Pemerataan Guru Di Lampura Hanya Isapanjempol



KOTABUMI (Lampost.co)--Masalah kekurangan guru banyak terjadi di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Lampung Utara. Salah satunya di sekolah dasar negeri di Desa Gununggijul, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara provinsi Lampung Utara.

Satu-satunya sekolah formal yang berada di desa cukup terisolir itu, hanya ada satu guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Yang di bantu oleh empat orang tenaga sukarela. Padahal murid yang menempuh pendidikannya disana ada enam rombongan belajar (Rombel).

Presiden-RI Joko Widodo sendiri telah jelas-jelas mengintruksikan, bahwasanya segala tunjangan diberikan termasuk sertifikasi dilaksanakan dalam rangka pemerataan pendidikan di seluruh wilayah negeri ini. Dan dalam sumpah pegawai negeri yang di ambil saat menerima SK awal aparat sipil negara (ASN) bahwa  setiap abdi negara siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Namun ayalnya sekolah tingkat dasar yang merupakan tahap awal pembentukan karakter dan jati diri generasi penerus bangsa di daerah tersebut seakan terpinggirkan. "Iya keadaanya emang seperti itu,kelasnya ada enam cuma guru negerinya ada satu," kata Linda nirwana warga setempat kepada Lampost.co, Minggu (17/9/2017).

Menurutnya,  tidak hanya guru berstatus negeri atau istilah masyarakat di sana yang jumlahnya minim jua, sarana prasarana dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah itu, patut dipertanyakan.
"Dahulu ada satu guru pegawai, dia sangat rajin walau tinggal di desa tetangga. Namun, saat ini beliau telah pensiun dan penggantinya tidak ada yang datang,"ujarnya. https://goo.gl/kSKUyu

Warga Keterbelakangan Butuhkan ulurantangan


Empat Dekade Lebih, Aktivitas Jasama Diruangan Sempit

Jasama (44) hanya melakukan aktivitasnya diruangan sempit samping dapur selama lebih dari empat dekade



KOTABUMI (Lampost.co)--Rumah panggung yang sangat sederhana,  di Desa Gunggijul, Abung Tengah, Lampung Utara, terlihat tak istimewa. Atapnya hanya ditutupi dengan seng dan genteng yang telah usang rupanya.

Penghuninya dua kakak beradik. Jasamah (44), yang disapa akrab Ma ini harus terbujur di salah satu ruangan di samping dapur. Beralaskan tikar seadanya ia harus menyendiri dalam ruangan berukuran 2 × 2 m dengan satu lubang angin berukuran tak lebih 20 cm × 20 cm. Disanalah tempat peristirahatan dan segala aktivitas dilaksanakan, mulai daru makan, minum dan MCK (mandi cuci dan kakus) baginya.

Maklum saja sejak lahir, Ma telah mengalami cacat bawan, jangankan untuk berjalan berbicara saja ia tak bisa. Selama empat dekade lebih, waktunya dihabiskan dipembaringan dengan duduk dan tidur. Ia hanya tinggal dan dilayani oleh adiknya seorang diri,  Alpaidi, yang berstatus bujangan yang usianya hanya terpaut 2 tahun saja.
Dengan hanya mengandalkan hidup dari keseherian sang adik menderes karet, tidak lebih dari Rp150.000/minggu pendapatnya harus cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kakak beradik ini. Jangankan untuk membawa sang kakak ke fasilitas kesehatan, untuk makan saja susah menutupinya.

"Saat ini saya hanya bisa pasrah, menunggu uluran tangan dermawan atau pemerintah yang peduli pada kami. Sebab, untuk mengobatinya sampai sembuh benar seperti orang normal kebanyakan mustahil. Kami hanya mampu membawanya ke alternatif, disana pun mereka tak sanggup mengobati sampai sembuh total,"kata pria malang ini yang harus rela hidup membujang hampir setengah abad lamanya demi menjaga dan berbakti pada sang kakak yang tidak dapat melakukan aktivitas seperti orang normal itu.

Ia pun hanya bisa pasrah menghadapi ujian yang diberikan Tuhan padanya itu, sebab, telah berupaya kemana-mana namun masih saja tidak membuahkan hasil. Bantuan pemerintah pun tidak pernah didapat, untuk sekadar mengurangi beban keluarganya itu. Sehingga ia mengaku harus berjuang meski getir, apalagi dikala sang kakak membutuhkan bantuannya segera padahal ia sedang bekerja di kebun.

"Itu yang paling banyak saya rasakan, saat sedang sibuk-sibuk bekerja di kebun misalnya tiba-tiba kakak ingin makan atau minum. Terpaksa berhenti dulu bekerja, pulang untuk membantunya. Mau bagaimana keadaannya seperti ini, terpaksa memilih untuk sendiri demi berbakti pada keluarga,"terangnya.

Menurutnya, Ma adalah anak kedua dari lima bersaudara, sementara dirinya anak ke tiga. Disana hanya berdua tinggal, orang tua lelakinya telah meninggal dunia, sementara sang ibu telah sakit-sakitan dan penglihatannya tidak ada. Kini tinggal di kotabumi pada kerabatnya yang lain, praktis mereka hanya berdua saja sementara saudara lainnya telah meningalkan kampung halaman.

Kondisi kedua kakak beradik itu  diamini oleh Kepala Desa Gununggijul, Feri Ferdiyansyah. Menurutnya, kedua saudara sekandung ini kehidupannya cukup memprihatinkan, sehingga membutuhkan uluran tangan dari para pendarma ataupun pemerintah untuk mengurangi beban hidupnya yang semakin berat dalam keterbatasan ekonomi keluarganya.

"Kalau desa sifatnya hanya ala kadarnya melalui swadaya  masyarakat, itupun terbatas dengan kondisi perekonomian warga. Kalau masalah bantuan, keluarga ini praktis tidak ada yang didapat. Jadi kami mohon kiranya yang bersudi memberikan uluran tangan, monggo ditunggu,"kata dia.

Pola Asuh Anak Usia Dini

Metode Pengasuhan Anak Perlu Dipahami Orangtua Sejakdini


http://www.lampost.co/mobile/berita-orang-tua-perlu-paham-metode-pengasuhan#modal-id





KOTABUMI (Lampost.co) -- Pola pendidikan anak usia dini harus memenuhi lima unsur wajib sempurna hak dasar anak usia dini yang perlu dipahami para orang tua. Anggota Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Lampung, Joko Sutrisno, mengatakan hal itu diperlukan untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan pintar sehingga dapat diandalkan menggantikan para pemimpin bangsa pada masa yang akan datang.
"Kelima unsur tersebut ialah semangat dan keinginan anak, mental, emosi, dan terakhir adalah IQ (intelligence quotient). Kelima unsur tersebut tidak boleh dikesampingkan dan ditawar-tawar lagi. Bila tidak, akan memberikan hasil yang kurang maksimal," kata Joko yang menjadi pemateri dalam kegiatan pendidikan pola asuh PAUD se-Kecamatan Abungsemuli, di Desa Semulijaya, Rabu (13/9/2017).
Menurut Joko, pola pendidikan dini dengan unsur lima wajib sempurna hak dasar anak tersebut harus dapat diterapkan melalui enam metode. "Yaitu dengan menentukan mimpi, diperjelas mimpinya, menguji mimpi tersebut, dan menentukan alat yang dipakai. Serta fokus pada tujuan awal," ujarnya.
Joko menjelaskan melalui pola pendidikan yang sesuai dalam masing-masing keluarga, dipastikan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang mumpuni.
Pola pendidikan dini yang diterapkan baru dapat dilihat hasilnya dalam jangka 10—15 tahun ke depan. Setelah itu, baru dapat ditentukan tolok ukurnya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan terhadap pola yang telah diterapkan orang tua dalam keluarga tersebut.
"Orang tua harus memperhatikan lima unsur wajib sempurna hak dasar anak usia dini ini. Tidak boleh ada yang tertinggal satu pun. Sebab, bila itu terjadi akan mengurangi esensinya yang timbul kemudian," kata dia.
Sementara menurut Bunda PAUD Lampura Endah Kartika Praawati Agung, melalui penerapan metode pendidikan dini yang terarah di masing-masing keluarga akan memberikan dampak positif dalam tumbuh kembang setiap anak usia dini. Sehingga cita-cita pemimpin bangsa dalam mewujudkan generasi emas pada masa yang akan datang dapat lebih maksimal hasilnya.
"Tujuan utamanya adalah menyambungkan antara pola pendidikan yang diberikan kepada anak di jenjang sekolah formal dan di lingkungan keluarga. Sebab, waktu anak yang paling banyak adalah di keluarga. Kalau keduanya terhubung, hasil ke depannya yang dapat dipetik dapat lebih baik lagi," ujarnya.
Endah menambahkan kegiatan pendidikan pola asuh kepada orang tua dan guru-guru PAUD tersebut merupakan yang pertama dilaksanakan di kecamatan di Lampung Utara. Melihat antusiasme para orang tua mengikuti acara dan dampak positifnya, dirinya mengatakan akan mengadakan kegiatan serupa secara rutin acara di seluruh kecamatan di Lampung Utara.
"Rencana kami akan digilir sampai seluruh kecamatan yang ada di kabupaten tercinta ini melaksanakannya semua," kata dia.

https://goo.gl/tNe3v8

Kontraktor Geluruk Pemkab Lampura


Puluhan Kontraktor Gluruk Pemkab Lampura




KOTABUMI (Lampost.co) -- Puluhan kontraktor mendatangi kantor Sekretariatan Pemkab Lampung Utara, Kamis (14/9/2017), guna mempertanyakan kejelasan dana proyek yang dijanjikan.

Berdasarkan pemantauan Lampost.co, puluhan kontraktor itu pertama kali mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA). Namun, saat mendatangi kesana, tidak ditemui pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjawab keresahan mereka. Dimana sebelumnya, mereka dijanjikan pembayaran uang muka maupun yang telah melaksanakan PHO pada hari ini, namun tidak ada kejelasan dari pihak bersangkutan.

"Pada hari ini kami mendatangi kantor Bupati untuk menagih janji, sebab deadlinenya paling lambat hari ini," ujar Ook, salah satu kontraktor.

Saat mendatangi kantor Pemkab Lampura, mereka ditemui mantan Kordinator tenaga ahli setempat. Namun disana terjadi kesalahan paham, hingga terjadi cek-cok mulut, karena salah satu rekanan merasa tersinggung dengan ucapannya.

"Dia itu siapa (Yamin Tohir), dan kapasitasnya disini sebagai apa. Bilang kami tidak boleh ikut lelang, padahal kan saya direkturnya. Nah kalau dia sok-sok membela pemerintah, kapasitasnya sebagai apa disini," ujar salah seorang pemborong yang lain.

Mengetahui ada Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo di ruang kerjanya, para rekanan mendatanginya untuk menanyakan kejelasan dana tersebut, akan tetapi tetap tidak menemui solusi konkret.

"Ya saya tidak bisa memastikan kapan ada pencarian, coba nanti akan saya tanyakan dengan yang bersangkutan," ujar Sri Widodo.

Hingga berita ini diturunkan belum ada kepastian kapan uang pencairan dana proyek akan turun. https://goo.gl/1TJS1Z

kelangkaan elpiji 3kg





KOTABUMI (Lampost.co) -- Pasca-lebaran Iduladha 1438 H, gas elpiji kemasan 3 kilogram atau lebih dikenal dengan gas melon mengalami kelangkaan di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Sabtu (2/9/2017).

Berdasarkan pantauan Lampost.co, memasuki H+ Iduladha 1438 H di sejumlah pengecer dan pangkalan di sekitar pusat Ibu Kota kabupaten tertua di Lampung itu  gas elpiji ukuran 3 kg tidak terlihat. Bila pun ada harganya telah melebihi harga eceran tertinggi ditetapkan pemerintah, yakni mencapai Rp 25.000 per kg.

Menurut sejumlah pengecer yang berada disana, untuk mendapatkan gas elpiji melon tersebut harus mencari sampai Kalirejo, Lampung Tengah. Pasalnya, di beberapa pangkalan maupun pusat pengisian ulang di Bumi Ragem Lampung itu tidak ada isinya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tokonya harus mencari jauh, bahkan keluar daerah.

"Kalau disini tidak ada, bahkan yang warungnya berada tepat di tempat SPBE saja sampai mencari kesini. Kebetulan satu tempat pengisian ditempat kita kemarin kena segel, jadi sekarang kami kesulitan," kata dia.

Mereka pun harus mengeluarkan modal tinggi, mulai dari harga pembelian telah mencapai Rp 20.000-an/tabung sampai dengan ongkos dikeluarkan. Sehingga harus menjual diatas harga pasaran saat keberadaannya aman dilapangan.

"Ya, mau gimana lagi bang. Kalau tidak seperti itu kami tidak ada barang yang akan dijual," pungkasnya.

http://goo.gl/53D2TT

Tokoh Pemuda Ingatkan Organisasi

Maknai HUT RI, Tokoh Pemuda Abung Selatan Ingatkan Pentingnya Berorganisasi Siwanto, tokoh pemuda Abung Selatan Ingatkan Pemuda berorg...