Hak Angket Jawab Keresahan Rekanan Di Lampura
 |
| Hearing DPRD Lampura bersama pihak eksekutif terkait piutang PHO dan Uang Muka Rekanan, Rabu (18/10/2017). Lampung Post/Fajar Nofitra |
KOTABUMI (Lampost): Hutang pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada pihak rekanan sebanyak Rp67 miliar. Hal itu terungkap saat hearing (rapat dengar pendapat) DPRD Lampung Utara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, Rabu (18/10/2017).
Sekretaris Dinas PUPR Lampura, Susilo Dwiko mengatakan tunggakan pemerintah daerah kepada pihak rekanan, PHO maupun uang muka mencapai lebih dari Rp 60 miliar. Sementara di kas daerah baru masuk Rp19 miliar hasil pinjaman dari bank BJB, dari keseluruhan nilai kontrak Rp 110 miliar yang diajukan.
"Jadi hanya ada itu untuk membayar uang muka dan PHO, sementara bagi hasil dari pemprov Lampung Rp15 miliar masih dalam tahap pengajuan. Maka dari itu, staf kita masih ada disana untuk menyelesaikan permasalahan inj. Kita berharap sih minggu-minggu ini dapat dicairkan," ujarnya kepada Lampost.co.
Menurutnya, bila bagi hasil provinsi itu dapat segera ditransfer, pihaknya akan langsung melakukan input data PHO dan uang muka rekanan. Agar segera dicairkan, untuk mendinginkan suasana saat ini.
"Itu harapan kita, kalau bisa cepat masalahnya akan segera terselesaikan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja DPRD Lampura, Herwan Mega menyayangkan ketidakhadiran para pejabat yang berwenang mengambil kebijakan, dalam hal ini TAPD maupun kepala satker terkait, dengan alasana sedang mengurus permasalahan keuangan itu di pusat dan provinsi.
"Setelah ini kita akan melaksanakan rapat internal, untuk memutuskan kebijakan yang diambil berikutnya. Bila sampai permasalahan terus bertele-tele seperti ini dengan berat hati akan kita diambil tindakan tegas. Karena wakil rakyat memiliki kewenangan hak bertanya dan mendapatkan jawaban, serta hak angket sebab itu kewenangan kota," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar