 |
| Warga Lampura melakukan unjuk rasa di halaman kantor pemkab setempat, Senin (26/3/2018). (Lampost.co/Fajar Nofitra) |
KOTABUMI (Lampost.co ) -- Warga Lampung Utara (Lampura) menilai Plt Bupati Lampura telah melakukan kesewenangan-wenangan terhadap amanah yang diberikan Kemendagri dengan melaksanakan mutasi jabatan pejabat tanpa persetujuan.
Setelah melakukan orasi selama lebih dari 30 menit, peserta aksi tidak juga ditemui oleh Plt Bupati di halaman pemkab setempat, Senin (26/3/2018). Sehingga warga berkesimpulan tidak ada niat baik dari Ketua Partai Hanura Provinsi Lampung itu dalam menyelesaikan masalah.
"Ini bukti kuat adanya kesewenang-wenangan Plt Bupati Lampura yang notabenenya ketua partai salah satu pendukung paslon disana. Sehingga netralitasnya sebagai penyelenggara patut dipertanyakan. Bagaimana akan menegakkan supremasi hukum kalau elitnya saja telah melakukan pelanggaran," kata kordinator aksi masyarakat Lampura yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pengawal Penegakan Supremasi Hukum (FMP2SH), Imausyah.
Ia mengatakan peserta aksi unjuk rasa menduga Plt Bupati Lampura telah menciptakan suasana konflik dalam suasana tahun politik saat ini di Lampung. Yang tidak hanya berlangsung secara vertikal, melainkan juga horizontal pada masa kampanye Pemilukada serentak 2018.
"Ini menambahkan deret tanda tanya besar, apakah telah ditunggangi dengan kepentingan politik didalamnya dan memudarkan citra selama ini mengayomi rakyatnya. Kami meminta Plt Bupati mundur atau bertanggung jawab terhadap tindakannya. Sebab, ini telah melukai hati rakyat. Bagaimana masyarakat akan taat hukum bila pemimpinnya saja menerabas aturan hukum," kata dia.
https://goo.gl/MrJ44u
Tidak ada komentar:
Posting Komentar