Lampung Utara, Provinsi Lampung Telah Berubah

Lampura Telah Berubah

Taman yang berada di Tugu Payanmas Kotabumi selalu ramai pengunjung, kini telah menjelma sebagai alternatif warga mengisi hari senggang bersama keluarga ataupun rekannya. Foto dibidik, Rabu (6/6/2018) malam. Lampost.co/Fajar Nofitra.


KOTABUMI (Lampost.co) -- Citra positif terhadap pelaksanaan pembangunan daerah saat ini telah nampak di Kabupaten Lampung Utara. Salah satunya berada di sekitar tugu Payanmas Kotabumi, karena selalu ramai aktivitas masyarakatnya menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga maupun koleganya.

Berdasarkan pantauan Lampost.co, Rabu (6/6/2018) malam, aktivitas masyarakat di fasilitas ruang terbuka hijau refresentatif yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat ramai dikunjungi masyarakat. Untuk sekedar bercengkrama dengan anggota keluarga atau melepas penat bersama sahabat.

"Kalau dibandingkan hari biasa ini jauh mas, karena kita sedang melaksanakan puasa di bulan ramadan jadi aktivitas dikurangi. Coba hari biasa, apalagi malam minggu kendaraan lewat saja susah disini karena ramainya pengunjung. Kami senang, karena selain menambah semarak kota kecil ini juga bisa dijadikan penopang kehidupan keluarga," kata Suyanto, salah satu pedagang minuman hangat malam hari (bandrek) kaki lima disana.

Selain telah dilengkapi fasilitas penerangan memadai ornamen didalamnya tidak kalah dibanding kota-kota besar yang lebih dahulu maju. Seperti tulisan besar kotabumi dengan lampu neon berwarna merah di daerah menjadi perlintasan jalur lintas Sumatera (jalinsum) itu. Selain itu, warga juga dimanjakan dengan pengalaman menjangkau dunia maya melalui wifi disediakan secara cuma-cuma atau gratis oleh pemerintah.

"Jadi kegiatan masyarakat seperti ini ramai hampir setiap hari, apalagi memasuki akhir pekan. Mulai Jumat malam sampai dengan Minggu malam sangat ramai disini, pedagang pun mengais rezeko ketiban untungnya. Kalau dahulu disini masih sepi, tapi bisa dilihat sekarang pedagang juga sudah ramai," terangnya.

Kebanyakan pengunjung adalah muda-mudi berada berasal dari kabupaten berpenduduk lebih dari 800 ribu jiwa itu. Namun ada juga warga daerah tetangga yang singgah untuk sekedar berinstirahat disaat berkendara.

"Sering juga ada yang mampir untuk beristirahat karena rindang dan pemandanganya indah, baik dari arah Bandar Lampung maupun Waykanan dan Lampung barat. Alhamdulillah mas, ini sangat membantu keadaan dirumah apalagi saat zaman serba sulit seperti sekarang. Kami bersyukur sudah terbantu dengan ini, karena dapat dijadikan tempat mengisi kebutuhan keluarga dirumah," tambahnya.

Namun beberapa fasilitas perlu adanya penambahan, seperti tong tempat sampah memadai maupun fasilitas parkir dan kamar kecilnya. Sehingga saat keadaan ramai, parkir kendaraan dapat meluber sampai ditengah jalan hingga menggangu aktivitas pengguna jalan.

"Repot juga bang disini, kalau kebelet mau kencing aja harus mencari lumayan jauh dari sini. Sudah itu tempat sampahnya masih kurang, kalau bisa ya ditambah biar masyarakat mau berlama-lama disini. Kan nambah ramai kota kita ini," kata salah seorang pengunjung disana.

https://goo.gl/hRTqTN

Baru Ditata Sudah Dirombak

Baru Dikembalikan Sudah Diroling

Plt Bupati Lampura, Sri Widodo saat memberikan keterangan usai melaksanakan pelantikan dua pajabat eslon II, Rabu (6/6/2018). (Foto: Lampost/Fajar Nofitra)

KOTABUMI (Lampost.co)--Dua jabatan pimpinan tinggi pratama kembali dilantik usai menerima surat persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri, Rabu (6/5/2018). Mengenai mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkab Lampura oleh Kemendagri. Dengan No.821/2690/SJ pertanggal 30 April 2018 ditandangani Mendagri oleh Cahyo Kumolo disertai cap basah. Dengan lampiran daftar persetujuan mutasi dengan tanda tangan Dirjend Otda Kemendagri, Sudarsono dan cap basah.

Yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Syahbudin dimutasi menjadi Assisten II Bidang Ekonomi Kesejahteraan dan pembangunan. Serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wahab menjadi staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan. Namun, kedua ASN tersebut berhalangan hadir, sehingga proses pelantikan ditunda.

"Proses pelantikan ini sah meski yang bersangkutan berhalangan karena telah melalui persetujuan langsung Mendagri, Cahyo Kumolo. Sebab, posisi keduanya bukan di non-jobkan, akan tetapi peralihan pada posisineslon yang sama bahkan jabatan promosi. Salah satunya adalah staf ahli khusus kepala daerah, "kata Plt Bupati Lampura, Sri Widodo saat dimintai keterangan oleh awak media usai pelantikan.

Menurut Sri, dengan adanya kekosongan jabatan ditingggalkan dua aparatur sipil negara itu maka dalam waktu dekat pihaknya akan segera menunjuk pelaksana kepala dinas dalam waktu dekat. Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

"Jadi kami tidak mau terkesan arogansi memilih calon pengganti yang ditinggalkan oleh pegawai bersangkutan, dalam waktu dekat akan kita tunjuk pelaksana tugasnya, "terangnya.

Saat ditanya mengenai warning kemendagri terkait pengalihan tugas dilaksanakan selama masa pilkada, pihaknya meyakini semua telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Sehingga pelantikan tersebut dinilai sah sesuai rekomendasi langsung kemendagri tersebut.

"Untuk mengisi kekosongan kita akan berkoordinasi dengan baperzakat. Tapi untuk pelantikan hari ini saya pastikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, "tambahnya.

Sebelumnya, seluruh pejabat di Kabupaten Lampung Utara dikembalikan jabatannya ke tempat asalnya, Senin (4/6/2018). Setelah dianulir oleh Kementrian Dalam Negeri -RI karena tidak ada persetujuan atau rekomendasi. Termasuk dua kepala dinas yang dinon-jobkan, yakni Kepala DPUPR Lampura, Syahbudin dan DPMD, Wahab.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, para pejabat yang terkena dampak mutasi lalu menerima surat keputusan Plt Bupati Lampura, Sri Widodo pengembalian tugas sebelumnya. Mulai dari eslon IV sampai III, sesuai dengan arahan dari kemendagri dalam surat keputusan bersama seperti surat beredar luas di dalam daring.
"Sesuai dengan perintah pimpinan (Kemedagri) kita lakukan pencabutan SK mutasi Plt Bupati Lampura dilakukan berberapa waktu lalu itu, "kara Sekdakab Lampura Samsir usai mengikuti rapat bersama Kemendagri di ruang Bupati.
 https://goo.gl/9QUAjK

Roling Di Lampura Prenseden Buruk Supremasi Hukum

Plt Bupati dan Sekda Lampura Dianggap Ciptakan Konflik

Warga Lampura melakukan unjuk rasa di halaman kantor pemkab setempat, Senin (26/3/2018). (Lampost.co/Fajar Nofitra)


KOTABUMI (Lampost.co ) -- Warga Lampung Utara (Lampura) menilai Plt Bupati Lampura telah melakukan kesewenangan-wenangan terhadap amanah yang diberikan Kemendagri dengan melaksanakan mutasi jabatan pejabat tanpa persetujuan.

Setelah melakukan orasi selama lebih dari 30 menit, peserta aksi tidak juga ditemui oleh Plt Bupati di halaman pemkab setempat, Senin (26/3/2018). Sehingga warga berkesimpulan tidak ada niat baik dari Ketua Partai Hanura Provinsi Lampung itu dalam menyelesaikan masalah.

"Ini bukti kuat adanya kesewenang-wenangan Plt Bupati Lampura yang notabenenya ketua partai salah satu pendukung paslon disana. Sehingga netralitasnya sebagai penyelenggara patut dipertanyakan. Bagaimana akan menegakkan supremasi hukum kalau elitnya saja telah melakukan pelanggaran," kata kordinator aksi masyarakat Lampura yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pengawal Penegakan Supremasi Hukum (FMP2SH), Imausyah.

Ia mengatakan peserta aksi unjuk rasa menduga Plt Bupati Lampura telah menciptakan suasana konflik dalam suasana tahun politik saat ini di Lampung. Yang tidak hanya berlangsung secara vertikal, melainkan juga horizontal pada masa kampanye Pemilukada serentak 2018.

"Ini menambahkan deret tanda tanya besar, apakah telah ditunggangi dengan kepentingan politik didalamnya dan memudarkan citra selama ini mengayomi rakyatnya. Kami meminta Plt Bupati mundur atau bertanggung jawab terhadap tindakannya. Sebab, ini telah melukai hati rakyat. Bagaimana masyarakat akan taat hukum bila pemimpinnya saja menerabas aturan hukum," kata dia.
https://goo.gl/MrJ44u

Roling Jabatan Di Lampura Tanpa Persetujuan Kemendagri

Kemendagri Dapat Bertindak Tegas, Terkait Roling Pejabat Lampura
Wakil Ketua III  Bidang Advokasi Hukum dan Politik Gempur Lampura, Desyanto bersama jajarannya saat memberikan komentar terkait belum disetujuinya roling jabatab eslon III dan IV di lingkup Pemkab setempat, Jumat (23/3/2018). Lampost.co/Fajar N



KOTABUMI (Lampost.co)--Organisasi kemasyarakat di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung meminta pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri bertindak tegas atas kontroversi rolling di sana. Salah satunya, gerakan pemuda peduli rakyat (Gempur) menanggapi belum dikeluarkannya persetujuan atas usul  Pemkab Lampura memindah tugaskan pejabat strukturalnya.

"Di berita-berita beredar belakangan dan juga media sosial masalah belum ada persetujuan pemerintah pusat terhadap usul pemerintah daerah Lampung Utara, Provinsi Lampung. Jadi Kemendagri harus jelas menentukan langkahnya. Karena ini sudah diluar aturan, tidak hanya menghentikan prosesnya akan tetapi juga langkah hukum diambil bagi pelanggarnya dalam hal ini Plt sebagai pemegang mandat pelaksana tugas, "kata Wakil Ketua III Bidang Hukum dan Advokasi Politik Gempur Lampura, Desyanto, Jumat (23/3/2018).

Menurut, Desyanto yang juga Ketua YLBH Justice 86 Lampura itu, tindak tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pemegang mandat diamanahkan oleh Kemendagri. Agar kedepannya dapat menjadi contoh kepada yang lain tidak melakukan hal serupa. Sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat terjaga, khususnya daerah-daerah yang mengikuti pilkada serentak.

"Kami yakin kemendagri telah mengerti ini, dan berharap dapat secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai ada kejadian dahulu, baru diberi tindakan," pungkasnya.

Sementara itu, beberapa satker yang mengalami perombakan struktural di Pemkab cukup terpukul dengan adanya rolling tersebut. Seperti misalnya di instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, padahal saat ini sedang berjalan ujian sekolah berbasis (UASBN) dan ujian nasional anak sekolah. Sehingga berdampak pada kinerja yang telah dilakukan selama ini.

"Ya kami cukup terpukul dengan kejadian ini, bagaimana masalah persiapan yang telah dilakukan selama ini dapat berjalan dengan baik. Kalau didalamnya sudah tidak ada orangnya lagi, apalagi ini hajat nasional (UASBN dan UN). Kalau yang baru belum tentu dapat cepat beradaptasi sementara UASBN dan UN saat ini sedang berjalan, "kata salah seorang ASN setempat. Pelaksanaan rolling pejabat eslon di Kabupaten Lampung Utara dinilai cacat hukum. Hal itu dikatakan oleh praktisi Hukum sekaligus akademisi Unila, Boediono menanggapi soal belum dikeluarkannya persetujuan Kemendagri atas usul disampaikan pemkab setempat melakukan mutasi beredar dalam daring belakangan.

Ormas Minta Pemkab Ikuti Aturan Kemendagri

Ormas Minta Pemkab Ikuti Aturan Kemendagri: KOTABUMI (Lampost.co)--Organisasi kemasyarakat di Kabupaten Lampung Utara meminta pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri bertindak tegas atas kontroversi rolling di sana. Salah satunya, gerakan pemuda peduli rakyat (Gempur) menanggapi belum dikeluarkannya persetujuan atas usul &n

DPRD Lampura Ambil Jalur Hakangket, Jika PHO dan Uang Muka Rekanan Tidak Selesai

Hak Angket Jawab Keresahan Rekanan Di Lampura

Hearing DPRD Lampura bersama pihak eksekutif terkait piutang PHO dan Uang Muka Rekanan, Rabu (18/10/2017). Lampung Post/Fajar Nofitra


KOTABUMI (Lampost): Hutang pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada pihak rekanan sebanyak Rp67 miliar. Hal itu terungkap saat hearing (rapat dengar pendapat) DPRD Lampung Utara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, Rabu (18/10/2017).

Sekretaris Dinas PUPR Lampura, Susilo Dwiko mengatakan tunggakan pemerintah daerah kepada pihak rekanan, PHO maupun uang muka mencapai lebih dari Rp 60 miliar. Sementara di kas daerah baru masuk Rp19 miliar hasil pinjaman dari bank BJB, dari keseluruhan nilai kontrak Rp 110 miliar yang diajukan.


"Jadi hanya ada itu untuk membayar uang muka dan PHO, sementara bagi hasil dari pemprov Lampung Rp15 miliar masih dalam tahap pengajuan. Maka dari itu, staf kita masih ada disana untuk menyelesaikan permasalahan inj. Kita berharap sih minggu-minggu ini dapat dicairkan," ujarnya kepada Lampost.co.

Menurutnya, bila bagi hasil provinsi itu dapat segera ditransfer, pihaknya akan langsung melakukan input data PHO dan uang muka rekanan. Agar segera dicairkan, untuk mendinginkan suasana saat ini.

"Itu harapan kita, kalau bisa cepat masalahnya akan segera terselesaikan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja DPRD Lampura, Herwan Mega menyayangkan ketidakhadiran para pejabat yang berwenang mengambil kebijakan, dalam hal ini TAPD maupun kepala satker terkait, dengan alasana sedang mengurus permasalahan keuangan itu di pusat dan provinsi.

"Setelah ini kita akan melaksanakan rapat internal, untuk memutuskan kebijakan yang diambil berikutnya. Bila sampai permasalahan terus bertele-tele seperti ini dengan berat hati akan kita diambil tindakan tegas. Karena wakil rakyat memiliki kewenangan hak bertanya dan mendapatkan jawaban, serta hak angket sebab itu kewenangan kota," tegasnya.

Rekanan Di Lampura Kembali Geluruk Pemda

Rekanan Lampura Kembali Datangi Pemkab

Rekanan Menyegel Kanto Keuangan Pemkab Lampura, Jumat (13/10), Lampung Post/Fajar Nofitra



KOTABUMI (Lampost.co) -- Para rekanan di wilayah Kabupaten Lampung Utara kembali mendatangi kantor sekretariatan pemkab setempat guna mempertanyakan kejelasan pencairan dana pekerjaan mereka, Jumat (13/10/2017).

Pantauan Lampost.co, kali ini massa jauh lebih banyak dari sebelumnya, kini jumlahnya menyampai lebih dari seratus orang yang sebelumnya hanya puluhan. Mereka seakan kompak menyuarakan hati nuraninya sebagai warga negara yang baik.

Namun demikian, apa yang hendak diutarakan seakan bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, pejabat berwenang disana sedang tidak ada ditempat, hanya beberapa saja. Itu pun, tidak dapat memberikan atas apa yang diresahkan mitra pemerintah itu.

"Kami datang kesini untuk menyuarakan isi hati kami, kenapa janji kemarin tidak kunjung terealisasi. Ini adalah hak kami, makanya datang kesini untuk menuntut kejelasannya," kata Erfan Zen selaku Ketua Koalisi Kontraktor Lampura bersatu.

Sempat terjadi cekcok mulut disana, namun masih dapat diredam aparat keamanan setempat. Baik itu, anggota Satpol PP maupun dari kepolisian, mereka berusaha menenangkan keadaan. Namun karena masa banyak yang kecewa mereka berusaha meblokir kantor keuangan (BPKA). Untungnya tidak sempat melebar, mereka dijanjikan akan bertemu Bupati.

"Ya tapi gak ada, yang ada hanya staf ahli kabag hukum dan Assisten III. Kami berharap ini dapat diselesaikan sesegera mungkin, bila akan ada aksi susulan kedepannya," pungkasnya.
https://goo.gl/3BNQTB

Lampung Utara, Provinsi Lampung Telah Berubah

Lampura Telah Berubah Taman yang berada di Tugu Payanmas Kotabumi selalu ramai pengunjung, kini telah menjelma sebagai alternatif warga ...