Tokoh Pemuda Ingatkan Organisasi

Maknai HUT RI, Tokoh Pemuda Abung Selatan Ingatkan Pentingnya Berorganisasi

Siwanto, tokoh pemuda Abung Selatan Ingatkan Pemuda berorganisasi. Lampost/Fajar nofitra

KOTABUMI (Lampost.co) -- Pemuda harus dapat mengambil peran strategis pada masa kemerdekaan saat ini. Sebab bila hanya mengandalkan yang tua sulit meraih kemerdekaan sesungguhnya seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam mewujudkan bangsa yang adil, sejahtera dan bermartabat. Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran salah seorang tokoh pemuda di Kecamatan Abung Selatan, Siswanto Arifin dalam melihat kehidupan kaum muda yang lebih bersenang-senang dan hura-hura dibandingkan aktivitas positif.

"Sudah 73 tahun kita merdeka, saatnya yang muda-muda ini dapat berpartisipasi aktif. Mulai dari membangun dirinya sendiri, lingkungan, daerah sampai dengan negara dan bangsa. Sebab, kalau hanya mengandalkan yang tua tidak akan mungkin dapat merubah daerah yang kita cintai ini menjadi lebih baik lagi," kata dia, Jumat (17/8/2018).

Bicara soal peran strategis yang dapat diambil oleh pemuda, menurutnya aktivis masyarakat itu seperti masuk di organisasi Karang Taruna. Dimulai dari tingkat desa, kecamatan serta di kabupaten untuk masyarakat umum, terutama pemuda desa dan kecamatan. Selain dapat menambah pengetahuan dan relasi juga meningkatkan kesadaran untuk peduli terhadap sesama.

"Kalau ditingkatan sekolah atau perguruan tinggi, bisa diikuti organisasi siswa sekolah misal atau HMJ, BEM, dan pecinta alam (Mapala) dan lainnya. Karena disana kita didik untuk mengetahui seperti apa dunia luar dan tidak didapatkan dari pelajaran. Sikap dan mental jiwa kepemimpinan yang dapat berguna ketika kita selesai studi," ujarnya.
https://goo.gl/nkuHMj

HUT-RI Lampura Tanpa Kehadiran Sekdakab dan Wabup

Bupati Lampura Menjadi Inspektur Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi

Tampak kendaraan dinas dipakai Wabup dan sekdakab Lampura tidak ada dalam parkir kendaraan Upacara detik-detik proklamasi HUT-RI ke-73 di Stadion Sukung Kotabumi, Jumat (17/8/2018). Lampost.co/Fajar Nofitra

KOTABUMI (Lampost.co): Upacara peringatan hari ulang tahun RI ke-73 di Kabupaten Lampung Utara dipusatkan di Stadion Sukung Kotabumi, Jumat (17/8/2018) pukul 09.30.

Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Pagelaran upacara bendera 17 Agustus 2018 itu berlangsung lancar tanpa hambatan apapun dan bendera berkibar sempurna sampai diujung tiang.

Usai menjadi Inspektur Upacara, Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara mengapresiasi semua pihak yang telah menyukseskan seluruh rangkaian acara dalam memeriahkan HUT-RI ke-73 disana. Sebab, tanpa ada dukungan tersebut, mustahil kegiatan dapat berlangsung sempurna seperti harapan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dapat sama-sama mengimplemenetasikan makna perjuangan merebut kemerdekaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa saat ini.

"Ayo sama-sama kita bergandengan tangan melanjutkan semangat merebut kemerdekaan lalu untuk melanjutkan pembangunan di daerah. Dalam mewujudkan Lampung Utara lebih maju dan sejahtera, "terangnya.

Menurutnya, moment peringatan HUT-RI ke-73 hendaknya menjadi landasan seluruh anak bangsa, khususnya di Lampura dapat bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Serta semangat para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan dapat tetap dikobarkan dalam pembangunan, khususnya di daerah.

"Ayo sama-sama kita rajut kembali rasa persatuan dan kesatuan bangsa karena itu adalah modal utama dalam percepatan pembangunan yang sedang kita laksanakan saat ini, "terangnya.

Hadiri Forkopimda, SKPD, Ormas dan masyarakat disana. Tidak tampak dalam tempat duduk maupun parkir kendaraan roda empat pejabat disana, Sekdakab Lampura, Samsir. Apalagi orang nomor dua di kabupaten tertua di Lampung itu, yakni Wakil Bupati Sri Widodo.

Begitupun pada acara penting dan sakral lainnya. Kedua pejabat nampak tidak hadir dalam perhelatan peringatan hari jadi bangsa Indonesia itu. Mereka seperti lalai menunaikan kewajibannya, hanya sekedar datang dan hadir. Padahal telah diberi fasilitas dan gaji dari uang rakyat, apalagi untuk memikirkan nasib rakyatnya.

Hanya seorang bupati saja yang nampak dari jajaran eksekutif dan para kepala OPD. Sehingga menimbulkan presenden tidak baik bagi pemerintahan, khusus di daerah tanah lado Lampung itu.

FIT
https://goo.gl/hKrzCt

Lampung Utara, Provinsi Lampung Telah Berubah

Lampura Telah Berubah

Taman yang berada di Tugu Payanmas Kotabumi selalu ramai pengunjung, kini telah menjelma sebagai alternatif warga mengisi hari senggang bersama keluarga ataupun rekannya. Foto dibidik, Rabu (6/6/2018) malam. Lampost.co/Fajar Nofitra.

KOTABUMI (Lampost.co) -- Citra positif terhadap pelaksanaan pembangunan daerah saat ini telah nampak di Kabupaten Lampung Utara. Salah satunya berada di sekitar tugu Payanmas Kotabumi, karena selalu ramai aktivitas masyarakatnya menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga maupun koleganya.

Berdasarkan pantauan Lampost.co, Rabu (6/6/2018) malam, aktivitas masyarakat di fasilitas ruang terbuka hijau refresentatif yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat ramai dikunjungi masyarakat. Untuk sekedar bercengkrama dengan anggota keluarga atau melepas penat bersama sahabat.

"Kalau dibandingkan hari biasa ini jauh mas, karena kita sedang melaksanakan puasa di bulan ramadan jadi aktivitas dikurangi. Coba hari biasa, apalagi malam minggu kendaraan lewat saja susah disini karena ramainya pengunjung. Kami senang, karena selain menambah semarak kota kecil ini juga bisa dijadikan penopang kehidupan keluarga," kata Suyanto, salah satu pedagang minuman hangat malam hari (bandrek) kaki lima disana.

Selain telah dilengkapi fasilitas penerangan memadai ornamen didalamnya tidak kalah dibanding kota-kota besar yang lebih dahulu maju. Seperti tulisan besar kotabumi dengan lampu neon berwarna merah di daerah menjadi perlintasan jalur lintas Sumatera (jalinsum) itu. Selain itu, warga juga dimanjakan dengan pengalaman menjangkau dunia maya melalui wifi disediakan secara cuma-cuma atau gratis oleh pemerintah.

"Jadi kegiatan masyarakat seperti ini ramai hampir setiap hari, apalagi memasuki akhir pekan. Mulai Jumat malam sampai dengan Minggu malam sangat ramai disini, pedagang pun mengais rezeko ketiban untungnya. Kalau dahulu disini masih sepi, tapi bisa dilihat sekarang pedagang juga sudah ramai," terangnya.

Kebanyakan pengunjung adalah muda-mudi berada berasal dari kabupaten berpenduduk lebih dari 800 ribu jiwa itu. Namun ada juga warga daerah tetangga yang singgah untuk sekedar berinstirahat disaat berkendara.

"Sering juga ada yang mampir untuk beristirahat karena rindang dan pemandanganya indah, baik dari arah Bandar Lampung maupun Waykanan dan Lampung barat. Alhamdulillah mas, ini sangat membantu keadaan dirumah apalagi saat zaman serba sulit seperti sekarang. Kami bersyukur sudah terbantu dengan ini, karena dapat dijadikan tempat mengisi kebutuhan keluarga dirumah," tambahnya.

Namun beberapa fasilitas perlu adanya penambahan, seperti tong tempat sampah memadai maupun fasilitas parkir dan kamar kecilnya. Sehingga saat keadaan ramai, parkir kendaraan dapat meluber sampai ditengah jalan hingga menggangu aktivitas pengguna jalan.

"Repot juga bang disini, kalau kebelet mau kencing aja harus mencari lumayan jauh dari sini. Sudah itu tempat sampahnya masih kurang, kalau bisa ya ditambah biar masyarakat mau berlama-lama disini. Kan nambah ramai kota kita ini," kata salah seorang pengunjung disana.

https://goo.gl/hRTqTN

Baru Ditata Sudah Dirombak

Baru Dikembalikan Sudah Diroling

Plt Bupati Lampura, Sri Widodo saat memberikan keterangan usai melaksanakan pelantikan dua pajabat eslon II, Rabu (6/6/2018). (Foto: Lampost/Fajar Nofitra)

KOTABUMI (Lampost.co)--Dua jabatan pimpinan tinggi pratama kembali dilantik usai menerima surat persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri, Rabu (6/5/2018). Mengenai mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkab Lampura oleh Kemendagri. Dengan No.821/2690/SJ pertanggal 30 April 2018 ditandangani Mendagri oleh Cahyo Kumolo disertai cap basah. Dengan lampiran daftar persetujuan mutasi dengan tanda tangan Dirjend Otda Kemendagri, Sudarsono dan cap basah.

Yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Syahbudin dimutasi menjadi Assisten II Bidang Ekonomi Kesejahteraan dan pembangunan. Serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wahab menjadi staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan. Namun, kedua ASN tersebut berhalangan hadir, sehingga proses pelantikan ditunda.

"Proses pelantikan ini sah meski yang bersangkutan berhalangan karena telah melalui persetujuan langsung Mendagri, Cahyo Kumolo. Sebab, posisi keduanya bukan di non-jobkan, akan tetapi peralihan pada posisineslon yang sama bahkan jabatan promosi. Salah satunya adalah staf ahli khusus kepala daerah, "kata Plt Bupati Lampura, Sri Widodo saat dimintai keterangan oleh awak media usai pelantikan.

Menurut Sri, dengan adanya kekosongan jabatan ditingggalkan dua aparatur sipil negara itu maka dalam waktu dekat pihaknya akan segera menunjuk pelaksana kepala dinas dalam waktu dekat. Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

"Jadi kami tidak mau terkesan arogansi memilih calon pengganti yang ditinggalkan oleh pegawai bersangkutan, dalam waktu dekat akan kita tunjuk pelaksana tugasnya, "terangnya.

Saat ditanya mengenai warning kemendagri terkait pengalihan tugas dilaksanakan selama masa pilkada, pihaknya meyakini semua telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Sehingga pelantikan tersebut dinilai sah sesuai rekomendasi langsung kemendagri tersebut.

"Untuk mengisi kekosongan kita akan berkoordinasi dengan baperzakat. Tapi untuk pelantikan hari ini saya pastikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, "tambahnya.

Sebelumnya, seluruh pejabat di Kabupaten Lampung Utara dikembalikan jabatannya ke tempat asalnya, Senin (4/6/2018). Setelah dianulir oleh Kementrian Dalam Negeri -RI karena tidak ada persetujuan atau rekomendasi. Termasuk dua kepala dinas yang dinon-jobkan, yakni Kepala DPUPR Lampura, Syahbudin dan DPMD, Wahab.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, para pejabat yang terkena dampak mutasi lalu menerima surat keputusan Plt Bupati Lampura, Sri Widodo pengembalian tugas sebelumnya. Mulai dari eslon IV sampai III, sesuai dengan arahan dari kemendagri dalam surat keputusan bersama seperti surat beredar luas di dalam daring.
"Sesuai dengan perintah pimpinan (Kemedagri) kita lakukan pencabutan SK mutasi Plt Bupati Lampura dilakukan berberapa waktu lalu itu, "kara Sekdakab Lampura Samsir usai mengikuti rapat bersama Kemendagri di ruang Bupati.
 https://goo.gl/9QUAjK

Roling Di Lampura Prenseden Buruk Supremasi Hukum

Plt Bupati dan Sekda Lampura Dianggap Ciptakan Konflik

Warga Lampura melakukan unjuk rasa di halaman kantor pemkab setempat, Senin (26/3/2018). (Lampost.co/Fajar Nofitra)

KOTABUMI (Lampost.co ) -- Warga Lampung Utara (Lampura) menilai Plt Bupati Lampura telah melakukan kesewenangan-wenangan terhadap amanah yang diberikan Kemendagri dengan melaksanakan mutasi jabatan pejabat tanpa persetujuan.

Setelah melakukan orasi selama lebih dari 30 menit, peserta aksi tidak juga ditemui oleh Plt Bupati di halaman pemkab setempat, Senin (26/3/2018). Sehingga warga berkesimpulan tidak ada niat baik dari Ketua Partai Hanura Provinsi Lampung itu dalam menyelesaikan masalah.

"Ini bukti kuat adanya kesewenang-wenangan Plt Bupati Lampura yang notabenenya ketua partai salah satu pendukung paslon disana. Sehingga netralitasnya sebagai penyelenggara patut dipertanyakan. Bagaimana akan menegakkan supremasi hukum kalau elitnya saja telah melakukan pelanggaran," kata kordinator aksi masyarakat Lampura yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pengawal Penegakan Supremasi Hukum (FMP2SH), Imausyah.

Ia mengatakan peserta aksi unjuk rasa menduga Plt Bupati Lampura telah menciptakan suasana konflik dalam suasana tahun politik saat ini di Lampung. Yang tidak hanya berlangsung secara vertikal, melainkan juga horizontal pada masa kampanye Pemilukada serentak 2018.

"Ini menambahkan deret tanda tanya besar, apakah telah ditunggangi dengan kepentingan politik didalamnya dan memudarkan citra selama ini mengayomi rakyatnya. Kami meminta Plt Bupati mundur atau bertanggung jawab terhadap tindakannya. Sebab, ini telah melukai hati rakyat. Bagaimana masyarakat akan taat hukum bila pemimpinnya saja menerabas aturan hukum," kata dia.
https://goo.gl/MrJ44u

Roling Jabatan Di Lampura Tanpa Persetujuan Kemendagri

Kemendagri Dapat Bertindak Tegas, Terkait Roling Pejabat Lampura

Wakil Ketua III  Bidang Advokasi Hukum dan Politik Gempur Lampura, Desyanto bersama jajarannya saat memberikan komentar terkait belum disetujuinya roling jabatab eslon III dan IV di lingkup Pemkab setempat, Jumat (23/3/2018). Lampost.co/Fajar N

KOTABUMI (Lampost.co)--Organisasi kemasyarakat di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung meminta pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri bertindak tegas atas kontroversi rolling di sana. Salah satunya, gerakan pemuda peduli rakyat (Gempur) menanggapi belum dikeluarkannya persetujuan atas usul  Pemkab Lampura memindah tugaskan pejabat strukturalnya.

"Di berita-berita beredar belakangan dan juga media sosial masalah belum ada persetujuan pemerintah pusat terhadap usul pemerintah daerah Lampung Utara, Provinsi Lampung. Jadi Kemendagri harus jelas menentukan langkahnya. Karena ini sudah diluar aturan, tidak hanya menghentikan prosesnya akan tetapi juga langkah hukum diambil bagi pelanggarnya dalam hal ini Plt sebagai pemegang mandat pelaksana tugas, "kata Wakil Ketua III Bidang Hukum dan Advokasi Politik Gempur Lampura, Desyanto, Jumat (23/3/2018).

Menurut, Desyanto yang juga Ketua YLBH Justice 86 Lampura itu, tindak tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pemegang mandat diamanahkan oleh Kemendagri. Agar kedepannya dapat menjadi contoh kepada yang lain tidak melakukan hal serupa. Sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat terjaga, khususnya daerah-daerah yang mengikuti pilkada serentak.

"Kami yakin kemendagri telah mengerti ini, dan berharap dapat secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai ada kejadian dahulu, baru diberi tindakan," pungkasnya.

Sementara itu, beberapa satker yang mengalami perombakan struktural di Pemkab cukup terpukul dengan adanya rolling tersebut. Seperti misalnya di instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, padahal saat ini sedang berjalan ujian sekolah berbasis (UASBN) dan ujian nasional anak sekolah. Sehingga berdampak pada kinerja yang telah dilakukan selama ini.

"Ya kami cukup terpukul dengan kejadian ini, bagaimana masalah persiapan yang telah dilakukan selama ini dapat berjalan dengan baik. Kalau didalamnya sudah tidak ada orangnya lagi, apalagi ini hajat nasional (UASBN dan UN). Kalau yang baru belum tentu dapat cepat beradaptasi sementara UASBN dan UN saat ini sedang berjalan, "kata salah seorang ASN setempat. Pelaksanaan rolling pejabat eslon di Kabupaten Lampung Utara dinilai cacat hukum. Hal itu dikatakan oleh praktisi Hukum sekaligus akademisi Unila, Boediono menanggapi soal belum dikeluarkannya persetujuan Kemendagri atas usul disampaikan pemkab setempat melakukan mutasi beredar dalam daring belakangan.

https://goo.gl/QiHeGN

Ormas Minta Pemkab Ikuti Aturan Kemendagri

Ormas Minta Pemkab Ikuti Aturan Kemendagri: KOTABUMI (Lampost.co)--Organisasi kemasyarakat di Kabupaten Lampung Utara meminta pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri bertindak tegas atas kontroversi rolling di sana. Salah satunya, gerakan pemuda peduli rakyat (Gempur) menanggapi belum dikeluarkannya persetujuan atas usul &n